Wartawan Hearing Dengan DPRD Dan OPD Terkait Dengan Minimnya Publikasi
Kaurpusaka.com | Bengkulu Kaur-
Wartawan yang tergabung dalam Komunitas Forum media online kaur (FMOK), terdiri dari media online dewan Pers melakukan hearing atau dengar pendapat bersama Komisi l DPRD dan OPD Kabupaten kaur
Dan Hearing ini di hadiri oleh komisi l DPRD kaur,Dinas BKD, Dinas Kominfo ,Ketua FMOK jajaran dan crew media online yang ada di kabupaten kaur, dan acara di laksanakan di ruang rapat komisi l DPRD kaur jam 13.00 WIB sampai dengan selesai
Dan media pun menyurati pihak terkait dan bergerak cepat untuk melakukan Hearing tentang minimnya anggaran biaya publikasi yang selama ini 1500.000 menjadi 300 dan pihak media online menanyakan hal itu ada apa dengan pemerintah
Padahal kontribusi media selama ini berperan besar dalam memajukan perkembangan kabupaten kaur dan pihak media online menanyakan anggaran tersebut.
Aprin Taskan Yanto,S.E,M.Si selaku jubir FMOK menanggapi dua hal tersebut tentang perubahan anggaran publikasi media online di tahun yang lalu 1500.000 Selanjutnya, tahun 2021 anggaran publikasi turun 300 Padahal peran kemajuan suatu daerah itu media online di dalamnya .
Kesempatan yang sama pimpinan dengar pendapat, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten kaur Basarudin mengatakan, semua media yang sudah berbadan hukum negara resmi dan jelas harusnya punya hak sama. Begitu halnya dengan kerjasama atau bermitra dengan eksekutif maupun legislatif.
“Semua media yang sudah berbadan hukum, saya rasa punya hak yang sama, baik itu dalam hal pemberitaan maupun kerjasama dengan mitra mereka, selama itu sesuai dengan prosedur dan aturan yang benar,” tandasnya.
Sementara, Smarjhon anggota FMOK merasa belum puas dengan hearing ini mengatakan, semoga dipembicaraan lanjutan nanti ada solusi dan rekan media yang belum mendapatkan haknya bisa terealisasi. "Jika tidak ada jalan keluar maka kami mungkin akan ajukan hearing lagi," tegasnya.
Meskipun dalam Hearing tersebut banyak problem namun sesuai dengan kesepakatan tetap di putuskan dan
Forum media online kaur,dalam hearing tersebut yang di tuntut Dua poin yakni:
1.Tentang dana publikasi yang dikelola harus sesuai dengan publikasi yang pernah di terapkan di tahun yang lalu 1.500.000
2. Kami meminta kepada DPRD untuk memperjuangkan hak media online
Dan dalam keputusan rapat komisi l DPRD memutuskan anggaran peserta rapat yang hadir sepakat untuk menghadirkan OPD serta pejabat publik keputusaan terkait biaya publikasi online tahun anggaran 2021 agenda rapat selanjutnya sampai insparasi tuntutan forum media online selesai
Hendry
